Fakta Dilarang Mudik: Pengecualian PNS, 27 Juta Masyarakat Diramal Nekat Mudik

Dilarang Mudik, PNS Diharap Jadi Contoh

Liputan.co – Pemerintah resmi melarang pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara (PNS/ASN) untuk mudik maupun cuti pada Lebaran 2021. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Larangan mudik ini bertujuan untuk memutus penularan virus COVID-19. Meski demikian, bukan berarti semua PNS tidak boleh mudik. Ada beberapa sebagian kondisi yang memungkinkan PNS boleh mudik.
Selain itu, berdasarkan proyeksi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) setidaknya ada 27 juta masyarakat yang akan melakukan nekat mudik. Mudik memang momen paling krusial saat menjelang lebaran bagi sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia.

Berikut kumparan merangkum fakta pemerintah larang mudik hingga 27 juta masyarakat diramal nekat mudik, Kamis (8/4):

PNS Dilarang Mudik dan Cuti Selama Masa Lebaran 2021
Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menegaskan larangan cuti dan mudik bagi ASN, termasuk PNS dilakukan demi memutus rantai penyebaran COVID-19.
“Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021,” demikian isi salinan SE yang diterima kumparan, Rabu (7/4).

Meski demikian, larangan bepergian ke luar daerah atau mudik bisa dikecualikan bagi ASN dengan keadaan tertentu. Pertama, ASN yang sedang melaksanakan perjalanan dalam rangka tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Kedua, ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar, daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya.
Adapun jika harus melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka ASN diwajibkan untuk memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan Satgas Covid-19.
Selain itu, beleid ini juga mengatur soal pembatasan cuti. Beleid ini menegaskan para ASN dilarang mengajukan cuti pada masa lebaran.

“Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a,” tulis SE tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah yang juga tidak diizinkan memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Meski demikian, larangan tersebut bisa dikecualikan bagi ASN yang hendak cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting.

Meski Dilarang, Kemenhub Prediksi 27 Juta Orang yang Tetap Nekat Mudik Lebaran
Pemerintah resmi melarang kegiatan mudik Lebaran 2021. Meski demikian Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak menampik akan ada sejumlah masyarakat yang tetap nekat mudik. Berdasarkan survei yang dilakukan Kemenhub sekitar 33 persen masyarakat atau 81 juta orang menyatakan akan mudik apabila pemerintah tidak melarang.

Pun mudik dilarang, dia memperkirakan masih ada 11 persen masyarakat yang menyatakan tetap akan pulang kampung.
“Tapi karena ada larangan mudik maka orang yang tetap ingin mudik ada sebanyak 11 persen atau dengan angka 27 juta. Satu jumlah yang tetap banyak,” ujar Budi dalam Konferensi Pers Hasil Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (7/4).
Menurut Budi, berdasarkan survei Kemenhub telah teridentifikasi bahwa masyarakat Jabodetabek kebanyakan berencana untuk mudik ke Jawa Tengah. Ada sekitar 37 persen warga Jabodetabek atau sekitar 12 juta orang yang berencana pulang kampung ke Jateng. Kemudian destinasi terbanyak selanjutnya adalah Jawa Barat. Sebanyak 23 persen atau 6 juta orang Jabodetabek berencana Lebaran di Jabar.

Untuk mengantisipasi masyarakat yang berpotensi tetap nekat mudik ini, Budi menyatakan pihaknya akan lebih tegas. Khusus di darat, Budi mengatakan akan melakukan sejumlah penjagaan ketat.

“Kita akan secara tegas melarang mudik dan melakukan penyekatan di sekitar 300 lokasi. Untuk itu kami sarankan agar bapak ibu untuk tidak meneruskan rencana mudik dan tinggal di rumah,” ujarnya.
Begitu pula jalur laut dan kereta api, Kemenhub juga akan melakukan sejumlah pembatasan. “Kami tegas melarang mudik. Kami imbau bapak ibu yang ingin mudik untuk tetap di rumah saja,” ujarnya.