Patroli di Medsos, Apa Hukuman Jika ‘Ditangkap’ Polisi Virtual?

4 views

Ini Bukti Polisi Virtual Sudah Patroli Medsos di Indonesia Halaman all - Kompas.com

Jakarta – Virtual Police atau polisi virtual di korps Bhayangkara secara resmi telah mulai berpatroli. Dengan begitu, kini sosial media di Indonesia mulai dipantau oleh kesatuan khusus tersebut.

Unit kesatuan yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut akan mulai memantau Sosial Media Indonesia untuk mencegah pelanggaran pidana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Konsep Virtual Police ini berbeda dengan Cyber Police yang dituntut untuk menegakkan hukum atau melawan kejahatan dunia maya. Virtual Police ini lebih berfokus pada edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran pengguna dunia maya.

Menurut Sigit, permasalahan utama warganet adalah belum adanya batasan dalam melontarkan kata-kata yang kurang pantas dalam bermedsos, terutama yang berhubungan dengan etika. Menyinggung permasalahan ini, Sigit mengatakan akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan data prbadi dan bermedsos yang baik di internet.

Gimana mekanisme kerja polisi virtual?

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan mekanisme kerja polisi virtual yang sudah diluncurkan Polri. Dia memaparkan, polisi virtual yang memantau aktivitas di media sosial akan melaporkan ke atasan jika menemukan unggahan konten yang berpotensi melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selanjutnya, unggahan konten yang diserahkan oleh petugas akan dimintakan pendapat ke para ahli, seperti ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli ITE.

Jika ada potensi tindak pidana, unggahan konten itu akan diserahkan ke Direktur Tindak Pidana Siber atau pejabat yang ditunjuk. “Kemudian baru kita japri ke akun tersebut. Kita kirim itu. Jadi resmi kirimnya. Jadi tahu ada dari polisi yang kirim,” jelas Argo. Argo berharap dengan pemberitahuan yang disampaikan Polri itu, pengguna media sosial tersebut dapat mengoreksi atau menghapus unggahan kontennya yang berpotensi melanggar hukum.

Jika postingan di medsos yang diduga mengandung pelanggaran atau hoaks tersebut tidak juga diturunkan pemilik akun, penyidik akan memberikan peringatan kembali sebanyak satu kali. Selanjutnya jika peringatan kedua masih belum direspons, maka tim akan memanggil pemilik akun untuk diklarifikasi. Hanya saja, upaya penindakan akan dilakukan sebagai langkah terakhir.

Tapi… Kalo pelakunya anonim, gimana? Apakah pemberitahuannya akan tetap sampai?

Argo Yuwono mengatakan teguran itu akan diterima sekalipun pemilik akun menggunakan akun palsu ataupun secara anonim. “Kalau misal itu akun anonim, secara teknis kami enggak bisa sampaikan. Tapi (tegurannya) pasti sampai ke pemilik akun,” kata Argo kepada wartawan, Kamis (25/2).

Berarti sekarang kita udah ngga bebas lagi dong dalam bermedsos?

Polri menegaskan program polisi virtual bukan dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berpendapat masyarakat di dunia maya. Sebab program itu menjadi sarana terciptanya ruang media sosial yang bersih, sehat dan produktif, sesuai dengan 16 program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo nomor lima, yakni pemantapan kinerja pemeliharaan Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Argo turut menepis kekhawatiran beberapa pihak dengan adanya polisi virtual akan mempersempit kebebasan masyarakat di ruang digital. Polri hanya berupaya untuk mengedukasi apabila terbukti melanggar pidana.

Sudahkah ada pelanggar yang ‘ditangkap’ oleh polisi virtual?

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi menyebutkan bahwa pihaknya sudah memberikan 12 kali peringatan melalui direct message (pesan langsung) ke akun-akun media sosial yang diduga menyebarkan informasi palsu atau hoaks per Rabu (24/12).

Slamet menambahkan bahwa Polri tidak akan menindak seseorang yang mengkritik pemerintah yang penyampaiannya secara santun dan beradab. Namun bila kritik disampaikan dengan menambahkan ujaran kebencian dan hoaks, maka akan ditindak hukum.