Pemerintah Siapkan Rp 8,7 M agar Tukang Bakso hingga Sopir Bisa Punya Rumah

Pemerintah Siapkan Rp 8,7 M agar Tukang Bakso hingga Sopir Bisa Punya Rumah

Jakarta – Ada kabar baik untuk para pekerja di sektor informal, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 8,7 miliar agar para pekerja di sektor ini bisa punya rumah.
Anggaran ini digelontorkan untuk program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) tahun 2021. Dengan demikian, para pekerja di sektor informal seperti tukang bakso, sopir, hingga pedagang kaki lima bisa mengakses Kredit Perumahan Rakyat (KPR).
“Untuk BP2BT dianggarkan 218 unit dengan anggaran Rp 8,7 miliar,” jelas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan PUPR, Eko Heri Poerwanto, dalam webinar yang terkait properti, Rabu (24/2).

Eko juga memberi sinyal bahwa anggaran itu masih bisa ditambah lagi. Nantinya besaran anggaran tambahan bakal disesuaikan dengan minat beli kelompok pekerja ini.
Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan anggaran Rp 17 triliun untuk pengadaan rumah subsidi di tahun ini. Pengadaan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ini, dialokasikan untuk sebanyak 200.000 unit perumahan.

Sementara untuk tahun depan, Kementerian PUPR telah merencanakan adanya penambahan anggaran buat kedua program. Di mana untuk BP2BT disiapkan dana sebesar Rp 10 miliar untuk 312 unit perumahan dan Rp 23 triliun untuk 200.000 unit FLPP.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Real Estate Indonesia, Totok Lusida, menyambut baik program tersebut. Stimulus ini dinilai mampu menggairahkan lagi sektor properti yang saat ini tengah ngos-ngosan karena pandemi COVID-19.
Selama ini, program kredit perumahan ini selalu menyasar lebih banyak pekerja formal. Dengan asumsi mereka memiliki penghasilan tetap yang bisa lebih menjamin proses kredit berjalan lancar.
“Kami berharap hingga pasar untuk pekerja nonformal yang bukan pegawai negeri, polisi, tentara. Memang mereka tidak punya gaji tetap, tapi penghasilannya besar seperti tukang warteg segala macam,” ujar Totok.